Persimpangan Jalan Maluku: Memetakan Arah Investasi AS di Era Geopolitik Baru

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai potensi kerja sama investasi dan perdagangan antara Provinsi Maluku, Indonesia, dan Amerika Serikat (AS). Analisis ini ditempatkan dalam kerangka lanskap geopolitik dan perdagangan yang baru, yang secara fundamental dibentuk oleh dua kebijakan AS yang berjalan paralel namun berpotensi kontradiktif: doktrin "perdagangan resiprokal" yang bersifat transaksional dan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) yang berbasis nilai. Laporan ini mengidentifikasi sebuah paradoks sentral: Maluku menawarkan potensi sumber daya alam kelas dunia yang luar biasa, terutama di sektor perikanan dan mineral kritis, namun peluang ini dibayangi oleh risiko tinggi yang signifikan.

Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan perdagangan baru antara AS dan Indonesia telah membuka akses yang lebih besar terhadap sumber daya Maluku, terutama dengan dicabutnya larangan ekspor mineral, kesepakatan ini menempatkan Indonesia pada pijakan biaya yang setara dengan para pesaing regionalnya seperti Vietnam dan Thailand, tanpa memberikan keunggulan kompetitif yang jelas dari sisi tarif. Sementara itu, IPEF menawarkan jalur alternatif untuk kerja sama yang berfokus pada peningkatan standar ketahanan rantai pasok, ekonomi bersih, dan tata kelola yang adil—prinsip-prinsip yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko investasi.

Dua sektor utama di Maluku—perikanan dan pertambangan nikel—menunjukkan profil peluang dan risiko yang sangat berbeda. Sektor perikanan, khususnya komoditas bernilai tinggi seperti ikan hidup, menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat, didukung oleh terobosan logistik baru seperti ekspor langsung via udara dari Ambon. Namun, akses ke pasar AS sangat bergantung pada kepatuhan yang ketat terhadap standar regulasi FDA/HACCP dan sertifikasi keberlanjutan swasta seperti MSC. Sebaliknya, sektor nikel, meskipun sangat menarik secara strategis bagi AS, sarat dengan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang parah dan terdokumentasi dengan baik, yang menciptakan dilema kebijakan bagi investor AS yang harus menyeimbangkan tujuan perdagangan dengan komitmen nilai-nilai keberlanjutan.

Daya saing Maluku juga dihadapkan pada tantangan domestik, terutama dari Ibu Kota Nusantara (IKN) yang didukung oleh paket insentif fiskal yang jauh lebih superior. Oleh karena itu, strategi investasi untuk Maluku harus berfokus pada keunggulan intrinsiknya yang unik, bukan pada persaingan insentif. Pembangunan infrastruktur kunci seperti Maluku Integrated Port (MIP) dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kemitraan dengan institusi pendidikan lokal menjadi faktor pendukung yang krusial.

Laporan ini menyimpulkan dengan serangkaian rekomendasi strategis. Bagi investor AS, disarankan untuk memprioritaskan investasi pada rantai pasok perikanan bernilai tinggi yang berkelanjutan, mendekati investasi nikel dengan kehati-hatian ekstrem dan pendekatan ESG-first, serta secara proaktif memanfaatkan mekanisme IPEF untuk mitigasi risiko. Bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, direkomendasikan untuk mengakselerasi proyek infrastruktur strategis seperti MIP, menciptakan insentif yang ditargetkan untuk ekonomi biru dan hijau di Maluku, dan secara serius mengatasi krisis ESG di sektor pertambangan untuk menarik investasi berkualitas tinggi dan jangka panjang.

Bagian 1: Lanskap Geopolitik & Perdagangan Baru: Menavigasi Hubungan Ekonomi AS-Indonesia

Kerangka kerja untuk setiap potensi investasi AS di Indonesia, dan secara khusus di Maluku, harus dipahami melalui lensa kebijakan ekonomi AS yang saat ini berjalan di dua jalur yang berbeda. Di satu sisi, terdapat pendekatan perdagangan yang tegas dan transaksional yang dicirikan oleh tarif resiprokal. Di sisi lain, ada kerangka kerja ekonomi yang lebih luas dan berbasis nilai yang bertujuan untuk menetapkan standar tinggi di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Memahami dualitas ini sangat penting untuk menilai peluang dan risiko secara akurat.

1.1 Doktrin "Perdagangan Resiprokal": Menganalisis Perjanjian AS-Indonesia 2025

Kembalinya pemerintahan Trump telah mengantarkan era baru kebijakan perdagangan AS yang berpusat pada konsep "tarif resiprokal".1 Kebijakan ini secara drastis mengubah dinamika perdagangan dengan menjauh dari tarif preferensial yang lebih rendah menuju penetapan tarif dasar baru yang lebih tinggi untuk negara-negara yang dianggap memiliki surplus perdagangan yang tidak adil dengan AS.2

Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi ancaman tarif hingga 32% untuk barang-barangnya yang masuk ke pasar AS.4 Melalui negosiasi yang intens, Indonesia berhasil mengamankan tingkat tarif sebesar 19%, sebuah hasil yang pada awalnya dipuji oleh para pejabat pemerintah sebagai "kemenangan besar" karena secara signifikan lebih rendah dari ancaman awal.3 Namun, tingkat tarif yang lebih rendah ini datang dengan harga yang mahal. Indonesia membuat serangkaian konsesi yang luas dan signifikan sebagai imbalannya:

• Eliminasi Hambatan Tarif: Indonesia berkomitmen untuk menghilangkan hambatan tarif secara preferensial pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia. Konsesi ini mencakup semua sektor, termasuk produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, dan bahan kimia.1
• Penghapusan Hambatan Non-Tarif (NTB): Kesepakatan tersebut mengharuskan Indonesia untuk membongkar berbagai hambatan non-tarif yang telah lama menjadi keluhan eksportir AS. Ini termasuk penghapusan persyaratan kandungan lokal (local content requirements) untuk produk seperti ponsel dan kendaraan; penyederhanaan rezim perizinan impor yang rumit untuk produk pertanian, termasuk kebijakan neraca komoditas; dan penghapusan proses persetujuan pabrik-per-pabrik yang memberatkan bagi eksportir daging AS.4
• Pencabutan Pembatasan Ekspor Mineral: Salah satu konsesi paling strategis yang diberikan Indonesia adalah komitmen untuk menghapus pembatasan ekspor ke AS untuk semua komoditas industri, dengan penekanan khusus pada mineral kritis seperti nikel.1 Langkah ini secara langsung menguntungkan industri AS yang bergantung pada nikel, seperti produsen baja tahan karat dan rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV).
• Liberalisasi Perdagangan Digital: Indonesia juga setuju untuk mengadopsi aturan perdagangan digital yang lebih terbuka. Ini termasuk komitmen untuk menghilangkan tarif pada produk digital tidak berwujud, menjamin transfer data lintas batas, mengakui rezim perlindungan data AS sebagai memadai, dan mendukung moratorium permanen di WTO atas bea masuk pada transmisi elektronik.5

1.2 Kesepakatan yang Dimenangkan atau Harga yang Dibayar? Posisi Kompetitif Indonesia

Euforia awal Indonesia atas keberhasilan negosiasi tarif 19% dengan cepat memudar. Realitas yang muncul menunjukkan bahwa para pesaing utama Indonesia di Asia Tenggara—termasuk Thailand, Filipina, Malaysia, dan Kamboja—juga berhasil menegosiasikan tingkat tarif yang sangat mirip, berkisar antara 19% hingga 20%.3 Hal ini secara efektif menetralkan setiap keunggulan kompetitif yang mungkin diharapkan Indonesia dari kesepakatan awalnya.

Analisis yang lebih dalam mengungkapkan kemungkinan salah perhitungan strategis di pihak negosiator Indonesia. Tampaknya ada asumsi bahwa dengan bertindak cepat dan menawarkan konsesi yang sangat murah hati, Indonesia dapat mengamankan tingkat tarif yang secara unik lebih rendah daripada para pesaing regionalnya, sehingga melindungi sektor-sektor padat karya yang berorientasi ekspor.4 Logikanya adalah bahwa dengan membuka pasar domestiknya secara luas—termasuk menyerahkan alat kebijakan strategis seperti pembatasan ekspor nikel—Indonesia akan diberi imbalan berupa akses preferensial yang superior ke pasar AS.

Namun, strategi AS tampaknya beroperasi pada basis regional yang lebih luas, bukan bilateral. Setelah menetapkan tolok ukur konsesi dengan Indonesia, AS menggunakan kerangka kerja tersebut untuk mencapai kesepakatan serupa dengan negara-negara lain di kawasan itu. Akibatnya, Indonesia mendapati dirinya telah membayar "premi" dalam bentuk konsesi yang substansial dan mengikat, hanya untuk berakhir di lapangan bermain yang sama—meskipun dengan biaya masuk yang lebih tinggi bagi semua pihak—dengan para pesaingnya. "Kemenangan" tersebut, pada kenyataannya, lebih merupakan tindakan menghindari hasil yang lebih buruk (tarif 32%) daripada mendapatkan keuntungan kompetitif yang nyata. Konsekuensi jangka panjangnya adalah Indonesia kini terkunci dalam rezim impor yang lebih liberal dan telah melepaskan kendali atas ekspor mineral kritisnya tanpa memperoleh keunggulan tarif yang jelas atas rival utamanya.

1.3 Alternatif IPEF: Jalur Paralel untuk Kolaborasi

Secara paralel dengan pendekatan perdagangan transaksional, AS secara aktif mempromosikan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Kerangka kerja ini, di mana Indonesia adalah mitra di keempat pilarnya, tidak berfokus pada pengurangan tarif tradisional, melainkan pada penetapan "komitmen standar tinggi" untuk membentuk lingkungan ekonomi regional.8 IPEF menawarkan jalur kedua untuk keterlibatan AS yang berlandaskan pada nilai dan kerja sama, bukan semata-mata pada akses pasar.

• Pilar II (Ekonomi Tangguh/Rantai Pasok): Pilar ini sangat relevan untuk Maluku dan potensi investasinya. Perjanjian Rantai Pasok IPEF, yang mulai berlaku pada Februari 2024, membentuk Dewan Rantai Pasok untuk meningkatkan kolaborasi dan Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok untuk koordinasi selama terjadi disrupsi.9 Yang paling penting, pilar ini juga meluncurkan
  Dialog Mineral Kritis IPEF, yang secara eksplisit bertujuan untuk memperkuat dan mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis regional—sebuah mekanisme yang sangat relevan untuk investasi nikel di Maluku.10
• Pilar III (Ekonomi Bersih): Perjanjian Ekonomi Bersih IPEF, yang ditandatangani pada Juni 2024, bertujuan untuk memobilisasi investasi guna mendukung transisi energi hijau negara-negara mitra. Perjanjian ini membentuk dana modal yang dikelola swasta dan forum investor tahunan untuk membiayai proyek-proyek iklim. Forum perdananya telah mengidentifikasi proyek-proyek prioritas senilai $23 miliar.9 Ini memberikan jalur potensial bagi investor di Maluku untuk mencari pembiayaan bagi solusi energi terbarukan, seperti untuk smelter.
• Pilar IV (Ekonomi Adil): Ditandatangani pada Juni 2024, Perjanjian Ekonomi Adil berfokus pada pemberantasan korupsi dan penghindaran pajak, serta peningkatan transparansi dan supremasi hukum. Perjanjian ini juga mencakup langkah-langkah peningkatan kapasitas yang dirancang untuk membantu negara-negara mitra memenuhi standar-standar ini.9

Keberadaan IPEF menciptakan sebuah kalkulus yang kompleks bagi investor AS. Sementara kesepakatan tarif mungkin meningkatkan biaya operasional dan memaksa keterbukaan pasar, IPEF menyediakan mekanisme untuk mengurangi risiko investasi tersebut. IPEF bukanlah kebijakan sekunder; ia dapat berfungsi sebagai penangkal terhadap beberapa risiko yang melekat dalam lingkungan perdagangan yang baru. Misalnya, seorang investor yang tertarik pada nikel Maluku (yang aksesnya dipermudah oleh kesepakatan perdagangan) dapat menggunakan Dialog Mineral Kritis IPEF untuk mengatasi masalah keamanan pasokan. Investor yang khawatir tentang biaya energi untuk smelter dapat menjajaki forum investor Perjanjian Ekonomi Bersih untuk solusi pembiayaan hijau. Dan investor yang waspada terhadap risiko tata kelola di daerah terpencil yang kaya sumber daya dapat menunjuk pada Perjanjian Ekonomi Adil sebagai standar yang harus dipatuhi. Dengan demikian, IPEF menyediakan alat bagi investor AS dan pemerintah Indonesia untuk membangun ekosistem berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan transparan yang diperlukan untuk membenarkan investasi di dunia pasca-tarif yang berbiaya lebih tinggi.

Bagian 2: Arena Kompetitif: Posisi Maluku di Indonesia dan Asia Tenggara

Untuk menilai kelayakan investasi di Maluku secara realistis, penting untuk menempatkannya dalam konteks kompetitif yang lebih luas. Maluku tidak hanya bersaing untuk mendapatkan modal investasi AS dengan provinsi lain di Indonesia tetapi juga dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang juga mengincar kue investasi yang sama.

2.1 Konteks Nasional: Bersaing untuk Modal Melawan IKN dan Pusat Investasi Lainnya

Di tingkat nasional, Maluku menghadapi persaingan ketat dari prioritas utama pemerintah Indonesia: pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah secara agresif mempromosikan IKN sebagai tujuan investasi utama dan mendukungnya dengan paket insentif fiskal yang luar biasa murah hati, yang dirancang untuk menarik modal domestik dan asing secara masif.12

Paket insentif untuk IKN secara signifikan melampaui apa yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah seperti Maluku. Investor di IKN dapat menikmati fasilitas seperti pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 100% (tax holiday) hingga jangka waktu 30 tahun untuk klaster infrastruktur, super-deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) hingga 350% dan untuk pelatihan vokasi hingga 250%, PPh final 0% untuk UMKM hingga tahun 2035, serta berbagai pembebasan bea masuk dan pajak lainnya.14

Sebaliknya, insentif yang tersedia untuk daerah di luar IKN, termasuk Maluku, umumnya lebih standar. Ini sering kali berupa tax allowance untuk industri spesifik yang dianggap "hijau", atau keringanan pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten.15 Meskipun bermanfaat, insentif ini tidak sekomprehensif dan semenarik paket yang ditawarkan untuk IKN.

Kondisi ini menempatkan Maluku pada posisi yang secara struktural kurang menguntungkan dalam persaingan untuk investasi umum yang tidak terikat lokasi. Sebuah perusahaan yang model bisnisnya tidak bergantung pada geografi tertentu, seperti perusahaan layanan digital atau manufaktur umum, akan menemukan bahwa argumen finansial untuk berlokasi di IKN jauh lebih kuat. Oleh karena itu, promosi investasi untuk Maluku tidak dapat didasarkan pada keunggulan paket fiskal. Sebaliknya, promosi tersebut harus sepenuhnya berlandaskan pada nilai intrinsik yang unik dari kekayaan sumber daya alamnya—terutama perikanan dan mineral—serta infrastruktur pendukung spesifik yang sedang dikembangkan untuk mengeksploitasi potensi tersebut. Strategi investasi Maluku harus sangat tertarget, memfokuskan upaya untuk menarik investor di sektor-sektor di mana keunggulan geografis dan sumber dayanya begitu mendalam sehingga dapat mengimbangi kerugian fiskal dibandingkan dengan IKN. Ini berarti menggandakan narasi "Ekonomi Biru" dan "Mineral Kritis".

2.2 Tantangan Regional: Tolok Ukur Maluku terhadap Vietnam, Thailand, dan Filipina

Di arena regional, lanskap kompetitif telah disetel ulang oleh kebijakan tarif resiprokal AS. Keuntungan biaya yang sebelumnya dinikmati Indonesia melalui tarif yang lebih rendah telah hilang, menempatkan Maluku pada pijakan biaya yang serupa dengan para pesaing utamanya di ASEAN.

• Persaingan Sektoral:

• Perikanan/Akuakultur: Vietnam adalah raksasa global dalam pengolahan makanan laut, dengan surplus perdagangan yang sangat besar dengan AS. Ini menunjukkan integrasi pasar yang mendalam, rantai pasok yang canggih, dan pengalaman ekspor yang luas, meskipun sekarang juga menghadapi tarif 20% yang sama.1 Thailand juga merupakan pemain utama dan pesaing tangguh di sektor ini.
• Mineral Kritis (Nikel): Filipina adalah pesaing regional utama Indonesia dalam hal bijih nikel. Pemerintah di Manila secara aktif mempertimbangkan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi mereka sendiri, yang jika diterapkan, akan menciptakan persaingan langsung dan intens untuk investasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan (smelter) di kawasan tersebut.18

• Konsesi Investasi: Negara-negara pesaing juga menggunakan berbagai daya tawar non-tarif untuk mengamankan posisi mereka. Malaysia, misalnya, menarik investasi dengan komitmen untuk membeli produk teknologi tinggi AS senilai hingga $150 miliar.1 Filipina mengaitkan kesepakatan tarifnya yang sedikit lebih rendah dengan akses pasar yang lebih besar untuk mobil AS dan peningkatan kerja sama militer, termasuk potensi pengembangan pangkalan angkatan laut di Subic Bay oleh AS.1

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat tarif sekarang serupa di seluruh kawasan, "paket total" yang ditawarkan oleh setiap negara sangat bervariasi. Investor tidak hanya akan melihat angka tarif 19% atau 20%, tetapi juga akan mengevaluasi konsesi yang mendasarinya, kekuatan industri yang ada, dan faktor-faktor strategis lainnya.

Tabel 2.2.1: Analisis Komparatif Kerangka Perdagangan & Iklim Investasi AS (2025)

Tabel di atas mengkristalkan sebuah pemahaman penting: sementara tingkat tarif menciptakan lapangan bermain yang tampak setara, sifat kesepakatan di baliknya sangat berbeda. Indonesia membayar dengan konsesi yang sangat luas di seluruh spektrum ekonominya, terutama dengan membuka sektor mineral strategisnya. Sebaliknya, negara lain seperti Filipina menggunakan daya tawar geopolitik, sementara Malaysia menggunakan kekuatan pengadaannya. Konteks ini sangat penting bagi investor AS untuk memahami dinamika persaingan yang sebenarnya dan posisi tawar unik (atau kekurangannya) yang dimiliki setiap negara.

Bagian 3: Penyelaman Sektoral: Menilai Peluang Investasi Inti Maluku

Bagian ini merupakan inti dari laporan, di mana kami menganalisis dua sektor paling menjanjikan untuk investasi AS di Maluku. Analisis ini akan menyeimbangkan potensi yang sangat besar dengan risiko-risiko yang nyata dan signifikan, memberikan pandangan yang jernih bagi para pengambil keputusan.

3.1 Jangkar Ekonomi Biru: Perikanan dan Akuakultur Berkelanjutan

Maluku, yang sering disebut sebagai Lumbung Ikan Nasional, merupakan pusat perikanan utama di Indonesia. Potensi maritimnya yang luar biasa menjadikannya kandidat utama untuk investasi di sektor ekonomi biru.

• Profil Produksi & Ekspor: Ekspor perikanan Maluku didominasi oleh komoditas bernilai tinggi yang sangat diminati di pasar internasional, seperti tuna (segar dan beku), udang (terutama vannamei), ikan kerapu hidup, dan kepiting.19 Amerika Serikat sudah menjadi salah satu dari lima negara tujuan ekspor utama untuk produk makanan laut Maluku, menunjukkan adanya jalur pasar yang sudah ada.20
• Kinerja Terkini (2025): Data dari paruh pertama tahun 2025 menunjukkan gambaran yang beragam namun menarik. Di satu sisi, ekspor ikan hidup mengalami lonjakan volume yang signifikan, naik 50.5% pada Kuartal I 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.20 Ini menandakan permintaan yang kuat dan terus meningkat untuk produk premium, di mana kesegaran adalah faktor penentu harga. Di sisi lain, ekspor
  ikan non-hidup (beku, olahan) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan penurunan volume sebesar 22.4% dan penurunan nilai sebesar 10.1% pada periode yang sama.20 Secara keseluruhan, nilai ekspor perikanan Maluku pada Kuartal I 2025 mencapai sekitar $13.2 juta.21
• Terobosan Logistik: Perkembangan yang sangat penting dan berpotensi mengubah permainan adalah keberhasilan ekspor perdana langsung melalui angkutan udara dari Bandara Pattimura, Ambon, pada Juli 2025.24 Ekspor ikan kerapu hidup dan kepiting bakau ke Hong Kong dan Singapura, yang diinisiasi oleh PT. Rajawali Laut Timur bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan Garuda Indonesia, merupakan sebuah terobosan. Ini secara drastis mempersingkat waktu pengiriman untuk barang-barang yang mudah rusak dan bernilai tinggi, sebuah faktor kritis untuk meningkatkan daya saing Maluku di pasar global dan memenuhi permintaan akan produk ultra-segar.

Tabel 3.1.1: Profil Ekspor Perikanan Maluku (Kuartal I - Semester I 2025)

Tabel ini menyoroti peluang paling matang: fokus pada rantai pasok ikan hidup dan produk bernilai tinggi lainnya yang dapat memanfaatkan infrastruktur logistik udara yang baru. Penurunan pada komoditas non-hidup memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mungkin mengindikasikan masalah dalam rantai dingin, kualitas pengolahan, atau persaingan harga di pasar komoditas.

• Menavigasi Akses Pasar AS: Peta Jalan Kepatuhan
  Menangkap ikan hanyalah separuh dari pertempuran. Untuk berhasil, investasi harus diarahkan tidak hanya pada kapal dan pabrik pengolahan, tetapi juga pada sistem kepatuhan yang kuat. Akses ke pasar AS yang menguntungkan bergantung pada kemampuan untuk menavigasi labirin peraturan yang kompleks dan tidak dapat ditawar. Kegagalan di sini berarti kerugian total atas investasi.

• Persyaratan Regulasi AS:

• FDA (Food and Drug Administration): Setiap fasilitas yang memproduksi, memproses, mengemas, atau menyimpan produk harus terdaftar di FDA. Selain itu, Prior Notice (Pemberitahuan Awal) tentang pengiriman yang masuk harus diajukan sebelum kedatangan. Seluruh operasi harus mematuhi Imported Seafood Safety Program.27
• HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point): Ini adalah landasan kepatuhan FDA. Eksportir harus mengembangkan dan menerapkan rencana HACCP yang komprehensif, yang mencakup dokumentasi terperinci tentang analisis bahaya, titik kontrol kritis, prosedur pemantauan, tindakan korektif, dan pencatatan.27
• Aturan Khusus Udang: Semua impor udang harus disertai dengan formulir DS-2031, yang menyatakan bahwa udang tersebut ditangkap dengan cara yang tidak membahayakan penyu laut.27

• Sertifikasi Swasta (Standar Pasar):

• MSC (Marine Stewardship Council): Meskipun bukan peraturan pemerintah, sertifikasi MSC telah menjadi standar emas global untuk perikanan berkelanjutan dan semakin menjadi persyaratan dari peritel besar di AS.32 Untuk mendapatkan label biru MSC, perikanan harus melalui proses audit independen yang ketat (biasanya 12-18 bulan) untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi tiga prinsip inti: stok ikan yang sehat, dampak lingkungan yang minimal (termasuk pengelolaan
  Fish Aggregating Devices/FAD dan perlindungan spesies terancam), dan manajemen yang efektif.33

Investasi yang berhasil di sektor perikanan Maluku harus mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk membangun kapasitas dalam kepatuhan regulasi dan sertifikasi keberlanjutan. Ini bukan sekadar biaya tambahan, melainkan elemen inti dari strategi bisnis yang menciptakan keunggulan kompetitif dan hambatan masuk bagi pesaing yang kurang canggih.

3.2 Mineral Kritis: Perbatasan Nikel dengan Imbalan Tinggi dan Risiko Tinggi

Potensi kedua Maluku terletak di bawah tanahnya. Sebagai bagian dari negara dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, Maluku berada di garis depan transisi energi global.

• Potensi Sumber Daya: Indonesia menyumbang hampir separuh dari produksi nikel global dan memegang cadangan terbesar di dunia, menjadikannya pemain yang sangat diperlukan dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau lainnya.36 Wilayah Maluku, khususnya Halmahera di Provinsi Maluku Utara, adalah salah satu pusat utama aktivitas penambangan dan pengolahan nikel di negara ini.37 Akses AS ke sumber daya ini secara eksplisit dijamin melalui kesepakatan perdagangan baru, yang memaksa Indonesia untuk mencabut pembatasan ekspornya.5
• Analisis Bendera Merah ESG bagi Investor: Potensi luar biasa ini dibayangi oleh risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang mendalam dan terdokumentasi dengan baik. Bagi investor AS yang bertanggung jawab, tanda-tanda bahaya ini tidak dapat diabaikan.

• Lingkungan: Laporan dari organisasi seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan lembaga penelitian lainnya melukiskan gambaran yang suram. Aktivitas pertambangan nikel dikaitkan dengan deforestasi masif, perusakan ekosistem vital, dan polusi parah pada sungai dan daerah aliran sungai (DAS). Di Halmahera Tengah saja, setidaknya 29 DAS terancam oleh 27 konsesi tambang.38 Sungai-sungai seperti Sungai Sagea mengalami kekeruhan kronis akibat sedimen tambang, dan ada bukti kontaminasi logam berat.39 Operasi ini juga dihubungkan dengan peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.38
• Sosial: Dampak terhadap masyarakat lokal sangat signifikan. Terdapat laporan yang kredibel tentang konflik lahan, perampasan tanah, intimidasi terhadap masyarakat yang menolak proyek, dan kriminalisasi aktivis serta mahasiswa yang memprotes kerusakan lingkungan.41 Dari sisi kesehatan, terjadi lonjakan tajam kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di sekitar kawasan industri, yang diduga kuat terkait dengan polusi udara dari aktivitas pertambangan dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara captive.42 Selain itu, ledakan ekonomi yang didorong oleh nikel sering kali tidak inklusif, menciptakan dinamika "kutukan sumber daya" di mana pertumbuhan PDRB regional yang tinggi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.43
• Tata Kelola: Skala masalah lingkungan dan sosial yang terjadi, ditambah dengan laporan intimidasi terhadap aktivis, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan peraturan, penegakan hukum, dan akuntabilitas perusahaan.41

Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks kebijakan yang tajam bagi pemerintah dan investor AS. Di satu sisi, kesepakatan perdagangan yang bersifat transaksional secara aktif mendorong dan memfasilitasi investasi AS di sektor nikel Indonesia untuk mengamankan rantai pasok strategis. Di sisi lain, praktik-praktik yang saat ini lazim di sektor nikel Maluku secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh kerangka kerja IPEF yang berbasis nilai—yaitu Ekonomi Bersih, Ekonomi Adil, dan perlindungan hak-hak buruh.

Seorang investor AS yang memasuki sektor nikel Maluku akan menemukan diri mereka bertindak sejalan dengan tujuan perdagangan AS, tetapi pada saat yang sama berisiko melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam kerangka kerja ekonomi AS. Situasi ini membuka investor pada risiko reputasi yang sangat besar, potensi tuntutan hukum dari pemegang saham, dan kemungkinan tindakan regulasi di masa depan jika AS memutuskan untuk menyelaraskan kebijakannya dan menerapkan standar IPEF secara lebih kuat, misalnya melalui mekanisme yang terinspirasi oleh Critical Raw Materials Act Uni Eropa.45 Investasi di sektor ini secara bersamaan didorong dan secara implisit dikecam oleh lengan-lengan kebijakan AS yang berbeda.

Tabel 3.2.1: Matriks Risiko ESG untuk Investasi Nikel di Maluku

Bagian 4: Faktor Pendukung Fundamental: Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan investasi skala besar di Maluku tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada ketersediaan infrastruktur "keras" (logistik) dan "lunak" (tenaga kerja terampil) yang memadai. Bagian ini menilai dua faktor pendukung paling kritis yang akan menentukan apakah potensi Maluku dapat direalisasikan.

4.1 Menjembatani Nusantara: Maluku Integrated Port sebagai Penopang Strategis

Infrastruktur logistik yang efisien adalah urat nadi bagi setiap ekonomi kepulauan yang berorientasi ekspor. Di Maluku, proyek yang paling penting dalam hal ini adalah pembangunan pelabuhan baru yang terintegrasi di Ambon.

• Status dan Komitmen Proyek: Proyek yang kini dikenal sebagai Maluku Integrated Port (MIP) atau Pelabuhan Ambon Terpadu telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk periode 2025-2029.54 Penunjukan ini menandakan adanya komitmen politik tingkat tinggi dari pemerintah pusat dan menempatkannya sebagai prioritas pembangunan nasional.
• Konsep Strategis: MIP dirancang bukan sekadar sebagai pelabuhan kontainer biasa, melainkan sebagai sebuah hub logistik dan industri yang terintegrasi. Konsepnya mencakup pengembangan terminal kontainer internasional dan domestik, terminal RoRo, pelabuhan perikanan modern yang dilengkapi dengan fasilitas lelang dan pengolahan ikan, kawasan industri dan logistik, serta terminal LNG untuk mendukung kebutuhan energi.57 Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai pusat konsolidasi kargo untuk seluruh kawasan Indonesia Timur dan sebagai pusat pertumbuhan baru bagi industri pengolahan ikan.57
• Dampak Ekonomi: Studi kelayakan awal memproyeksikan bahwa pelabuhan ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan memodernisasi dan memusatkan logistik, MIP diharapkan dapat menekan biaya logistik yang terkenal tinggi di Indonesia Timur, meningkatkan keterjangkauan pasar bagi produk-produk lokal, dan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan pusat nilai tambah industri, terutama untuk perikanan yang berorientasi ekspor.57 Kapasitas awal pelabuhan direncanakan sebesar 200,000 TEUs per tahun, dengan potensi pengembangan hingga 750,000 TEUs per tahun pada tahap akhir.57
• Tantangan dan Risiko: Meskipun memiliki status PSN, proyek ini memiliki sejarah penundaan dan perubahan nama (dari Ambon New Port menjadi Pelabuhan Ambon Terpadu, lalu MIP), yang mengindikasikan adanya potensi hambatan politik, birokrasi, atau pendanaan di masa lalu.54 Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada penyelesaian yang tepat waktu dan integrasinya yang mulus dengan pusat-pusat produksi di daerah pedalaman (hinterland).

Tabel 4.1.1: Ringkasan Proyek Maluku Integrated Port (MIP)

4.2 Membangun Kapasitas: Mengevaluasi Ketersediaan Talenta dan Ekosistem Pendidikan

Investasi yang canggih dan berstandar tinggi membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur fisik; ia membutuhkan sumber daya manusia yang terampil. Maluku memiliki fondasi ekosistem pendidikan yang relevan, yang dapat menjadi aset strategis jika dikembangkan lebih lanjut.

• Institusi Khusus: Dua institusi pendidikan tinggi di Maluku menjadi pilar utama dalam pengembangan talenta di sektor kelautan dan perikanan.

• Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant): Sebagai satu-satunya politeknik negeri di Indonesia yang berfokus khusus pada perikanan dan kelautan, Polikant menawarkan pendidikan vokasi yang sangat relevan.61 Dengan kurikulum yang menekankan praktik (60% praktik, 40% teori), Polikant mencetak lulusan siap kerja di berbagai bidang seperti Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Hasil Perikanan, Budi Daya Perikanan, dan Agribisnis Perikanan.62
• Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) di Unpatti menyediakan spektrum pendidikan yang lebih luas, dari program sarjana (S1) hingga pascasarjana.65 FPIK secara aktif terlibat dalam penelitian dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga internasional seperti Ocean Policy Research Institute (OPRI) dari Jepang. Kerja sama ini berfokus pada topik-topik seperti modernisasi kearifan lokal "Sasi Laut" untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.66

• Analisis Kesenjangan: Meskipun fondasi ini ada dan kuat, terdapat potensi kesenjangan antara output saat ini dari lembaga-lembaga tersebut dan kebutuhan spesifik dari investor AS yang berorientasi ekspor dan patuh pada standar ESG yang tinggi. Investor AS akan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil dalam teknik dasar penangkapan atau pengolahan ikan, tetapi juga mahir dalam:

• Teknologi pengolahan modern.
• Sistem kontrol kualitas internasional (seperti HACCP).
• Prinsip dan dokumentasi keberlanjutan (standar MSC).
• Manajemen rantai pasok digital dan ketertelusuran (traceability).
• Praktik penambangan berkelanjutan dan pemantauan lingkungan.

Terdapat peluang besar untuk menciptakan kemitraan "publik-swasta-akademik" yang saling menguntungkan. Seorang investor AS dapat berkolaborasi secara langsung dengan Polikant dan Unpatti untuk bersama-sama mengembangkan kurikulum yang disesuaikan, menyediakan program magang, mendanai laboratorium khusus, dan menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada kepatuhan pasar AS (FDA/HACCP) dan sertifikasi keberlanjutan (MSC). Inisiatif semacam ini tidak hanya akan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan investor, tetapi juga akan menjadi komponen "Sosial" yang kuat dalam strategi ESG investor tersebut. Ini menciptakan nilai bersama dengan membangun jalur talenta lokal yang kompetitif secara global, sebuah tujuan yang sangat sejalan dengan semangat peningkatan kapasitas dalam kerangka kerja IPEF.

Bagian 5: Sintesis Strategis dan Rekomendasi yang Dapat Ditindaklanjuti

Bagian akhir ini menyatukan seluruh analisis ke dalam sebuah penilaian strategis yang koheren dan memberikan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti bagi investor AS serta para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan provinsi.

5.1 Penilaian Terpadu: Menyeimbangkan Janji dan Bahaya Maluku

Analisis yang telah dipaparkan mengarah pada sebuah kesimpulan yang kompleks. Maluku tidak diragukan lagi menawarkan peluang yang luar biasa. Provinsi ini memiliki sumber daya alam kelas dunia yang signifikan secara global—terutama di sektor perikanan dan nikel—yang kini menjadi lebih mudah diakses berkat kerangka kerja perdagangan baru dengan AS. Terobosan infrastruktur, seperti ekspor udara langsung dan komitmen terhadap pembangunan Maluku Integrated Port, semakin memperkuat potensi ini.

Namun, peluang ini diimbangi oleh bahaya yang sama besarnya. Pertama, risiko ESG yang parah di sektor nikel tidak hanya menjadi masalah etis tetapi juga risiko finansial dan reputasi yang material. Praktik-praktik saat ini di lapangan sangat bertentangan dengan standar investor global dan nilai-nilai yang diusung oleh kebijakan ekonomi AS sendiri melalui IPEF. Kedua, di arena regional, keunggulan kompetitif Indonesia dari sisi tarif telah terkikis, menempatkannya dalam persaingan ketat dengan negara-negara tetangga yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam menarik investasi. Ketiga, di tingkat domestik, fokus dan insentif pemerintah yang sangat besar untuk IKN menciptakan medan persaingan yang tidak seimbang untuk investasi di daerah lain seperti Maluku.

Keberhasilan setiap investasi AS di Maluku akan bergantung pada kemampuan untuk menavigasi lanskap yang penuh paradoks ini. Ini membutuhkan strategi yang cerdas yang dapat memanfaatkan akses yang dibuka oleh kesepakatan perdagangan transaksional, sambil secara bersamaan menggunakan alat-alat berbasis nilai seperti IPEF untuk memitigasi risiko yang melekat.

5.2 Rekomendasi untuk Investor AS

1. Fokus pada Perikanan Niche Bernilai Tinggi: Prioritaskan investasi pada rantai pasok makanan laut hidup dan bernilai tinggi lainnya (misalnya, tuna loin segar kualitas sashimi) yang dapat memanfaatkan kemampuan angkutan udara baru dari Ambon. Strategi kompetitif harus didasarkan pada kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan, bukan pada persaingan volume atau harga.
2. Jadikan Kepatuhan sebagai Kompetensi Inti: Integrasikan persyaratan FDA/HACCP dan sertifikasi MSC ke dalam model bisnis sejak hari pertama. Alokasikan modal yang cukup untuk pelatihan, sistem dokumentasi, dan audit pihak ketiga. Perlakukan kepatuhan bukan sebagai beban biaya, tetapi sebagai keunggulan kompetitif dan penghalang masuk bagi para pesaing yang kurang canggih.
3. Dekati Nikel dengan Kehati-hatian Ekstrem (ESG-First): Setiap pertimbangan investasi di sektor nikel harus dimulai dan diakhiri dengan strategi ESG yang kuat, transparan, dan dapat diverifikasi secara independen, yang jauh melampaui kepatuhan hukum minimum. Ini harus mencakup adopsi praktik terbaik global untuk manajemen tailing (misalnya, DSTF), rehabilitasi lahan progresif, dan keterlibatan masyarakat yang bermakna.46 Gunakan kerangka kerja IPEF sebagai prinsip panduan dan alat untuk berdialog dengan pemerintah AS dan Indonesia.
4. Bentuk Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Secara proaktif jalin kerja sama dengan Unpatti dan Polikant. Tawarkan untuk membantu mengembangkan kurikulum, menyediakan peralatan laboratorium, dan menciptakan program magang yang terstruktur. Ini akan mengurangi risiko operasional jangka panjang dengan memastikan pasokan tenaga kerja yang terampil dan menciptakan dampak sosial yang positif dan dapat diukur.
5. Manfaatkan Mekanisme IPEF: Jangan melihat IPEF sebagai kerangka kerja kebijakan yang pasif. Gunakan platform ini secara aktif untuk mencari dukungan dari pemerintah AS dan lembaga multilateral untuk mengurangi risiko investasi. Ajukan proyek-proyek potensial ke dalam Dialog Mineral Kritis, jajaki peluang pembiayaan melalui forum investor Ekonomi Bersih, dan mintalah bantuan teknis untuk menerapkan standar perburuhan yang adil dan praktik anti-korupsi di bawah pilar Ekonomi Adil.

5.3 Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan Indonesia (Nasional dan Provinsi)

1. Akselerasi dan Kurangi Risiko Maluku Integrated Port (MIP): Akui bahwa MIP adalah faktor pendukung tunggal yang paling penting untuk membuka potensi ekonomi Maluku. Berikan kemauan politik, kejelasan anggaran, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan penyelesaiannya tepat waktu dan sesuai standar internasional.
2. Ciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) "Hijau/Biru": Untuk bersaing dengan daya tarik IKN, pemerintah pusat dan provinsi harus berkolaborasi untuk merancang paket insentif yang ditargetkan secara khusus untuk Maluku. KEK ini harus berfokus pada investasi dalam perikanan/akuakultur berkelanjutan dan pengolahan mineral yang patuh pada standar ESG tertinggi. Ini akan selaras dengan tujuan hilirisasi nasional sambil menarik jenis investasi berkualitas tinggi dari Barat yang diinginkan.
3. Atasi Krisis ESG Nikel Secara Langsung: Bergerak melampaui retorika dan terapkan standar lingkungan dan sosial yang ketat dan dapat diverifikasi secara independen untuk industri nikel di Maluku (dan di tempat lain). Gunakan pilar Ekonomi Adil dan Bersih IPEF sebagai kerangka kerja untuk reformasi. Menunjukkan kemajuan nyata dalam mengatasi deforestasi, polusi, dan konflik sosial sangat penting untuk menarik investasi jangka panjang dan berkualitas tinggi dari mitra Barat.
4. Promosikan Maluku sebagai Hub yang "Patuh Standar": Geser narasi promosi investasi dari yang murni berbasis sumber daya menjadi narasi yang berfokus pada kualitas, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar internasional tertinggi. Gunakan terobosan logistik seperti angkutan udara langsung dan kemajuan pembangunan MIP sebagai bukti nyata dari komitmen ini.

Daftar Pustaka

1. OTR: How Southeast Asia Negotiated Lower US Tariffs, accessed August 13, 2025, https://www.asiamediacentre.org.nz/otr-how-southeast-asia-negotiated-lower-us-tariffs
2. Trump’s new tariffs go into effect as US economy shows signs of strain, accessed August 13, 2025, https://apnews.com/article/trump-tariffs-into-effect-economy-warning-signs-eafe20de9abad312573b320fd4b5fb33
3. What to know about Trump's newest and most sweeping tariffs, accessed August 13, 2025, https://apnews.com/article/asia-tariffs-trump-china-trade-78d11d9d8ab4eb66898e12fdbd5aa9b4
4. Signed, sealed, misunderstood: Indonesia's blind leap into the US ..., accessed August 13, 2025, https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/signed-sealed-misunderstood-indonesias-blind-leap-into-the-us-trade-deal/
5. U.S.-Indonesia Deal Applauded by American Farmers, Ranchers, Industry Leaders, and Lawmakers | United States Trade Representative, accessed August 13, 2025, https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2025/july/us-indonesia-deal-applauded-american-farmers-ranchers-industry-leaders-and-lawmakers
6. Fact Sheet: The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal - The White House, accessed August 13, 2025, https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-the-united-states-and-indonesia-reach-historic-trade-deal/
7. Will Trump's trade war widen Southeast Asia's wealth gap? - DW, accessed August 13, 2025, https://www.dw.com/en/will-trumps-trade-war-widen-southeast-asias-wealth-gap/a-73597572
8. IPEF - Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity - USTR, accessed August 13, 2025, https://ustr.gov/ipef
9. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) | Congress.gov, accessed August 13, 2025, https://www.congress.gov/crs-product/IF12373
10. Indo-Pacific Economic Framework - Department of Foreign Affairs and Trade, accessed August 13, 2025, https://www.dfat.gov.au/trade/organisations/wto-g20-oecd-apec/indo-pacific-economic-framework
11. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) meeting in San Francisco -- outcomes (11.16.23), accessed August 13, 2025, https://www.aeaweb.org/forum/4146/pacific-economic-framework-prosperity-francisco-outcomes
12. Pemerintah Sampaikan Insentif dan Kepastian Berinvestasi di IKN, accessed August 13, 2025, https://ikn.go.id/pemerintah-sampaikan-insentif-dan-kepastian-berinvestasi-di-ikn
13. Berikan Kemudahan dan Kepastian Berusaha di Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 - BKPM, accessed August 13, 2025, https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/berikan-kemudahan-dan-kepastian-berusaha-di-ibu-kota-nusantara-pemerintah-terbitkan-peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2023
14. Pemerintah Tebar 9 Insentif Pajak bagi Investor di IKN, Ini Detailnya, accessed August 13, 2025, https://ikn.kompas.com/read/2024/05/31/071456587/pemerintah-tebar-9-insentif-pajak-bagi-investor-di-ikn-ini-detailnya?page=all
15. Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian - Nusa Tenggara Timur, accessed August 13, 2025, https://dpmptsp.nttprov.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Perda-Nomor-1-Tahun-2018-tentang-Pemberian-Insentif-dan-Pemberian-Kemudahan.pdf
16. BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMATAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBE, accessed August 13, 2025, https://jdih.kukarkab.go.id/produk-hukum/peraturan/peraturan-daerah-kabupaten-kutai-kartanegara-nomor-2-tahun-2025-pemberian-insentif-dan-atau-kemudahan-investasi-di-daerah?purpose=unduh
17. BKPM BERI FASILITAS PAJAK 10 USAHA KATEGORI HIJAU, accessed August 13, 2025, https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/44608
18. Filipina Mau Hilirisasi Nikel, RI Waswas Persaingan Gaet Investor - Energi - Page 2, accessed August 13, 2025, https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/71145/filipina-mau-hilirisasi-nikel-ri-waswas-persaingan-gaet-investor/2
19. BPS sebut ekspor Maluku Agustus 2024 didominasi sektor nonmigas, accessed August 13, 2025, https://kalsel.antaranews.com/rilis-pers/4371751/bps-sebut-ekspor-maluku-agustus-2024-didominasi-sektor-nonmigas
20. Ekspor Ikan Hidup Maluku Triwulan I 2025 Naik 50,5 Persen - RRI, accessed August 13, 2025, https://rri.co.id/daerah/1513219/ekspor-ikan-hidup-maluku-triwulan-i-2025-naik-50-5-persen
21. Ekspor Perikanan Maluku Tembus Rp 213 Miliar pada Kuartal I-2025 Halaman all, accessed August 13, 2025, https://money.kompas.com/read/2025/05/08/160903826/ekspor-perikanan-maluku-tembus-rp-213-miliar-pada-kuartal-i-2025?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner
22. Nilai Ekspor Perikanan Maluku di 2025 Turun, 10,1 Persen - Kabartimurnews.com, accessed August 13, 2025, https://www.kabartimurnews.com/2025/05/07/nilai-ekspor-perikanan-maluku-di-2025-turun-101-persen/
23. Ekspor Perikanan Maluku Tembus Rp 213 Miliar pada Kuartal I-2025 - Kompas Money, accessed August 13, 2025, https://money.kompas.com/read/2025/05/08/160903826/ekspor-perikanan-maluku-tembus-rp-213-miliar-pada-kuartal-i-2025
24. Ekspor Perdana Komoditas Perikanan Maluku Lewat ... - RRI.co.id, accessed August 13, 2025, https://rri.co.id/daerah/1712296/ekspor-perdana-komoditas-perikanan-maluku-lewat-bandara-pattimura
25. Kolaborasi Bea Cukai Ambon, Karantina Maluku, dan Pemprov Maluku Dukung Ekspor Perdana Ikan Kerapu Hidup via Udara, accessed August 13, 2025, https://www.beacukai.go.id/berita/kolaborasi-bea-cukai-ambon-karantina-maluku-dan-pemprov-maluku-dukung-ekspor-perdana-ikan-kerapu-hidup-via-udara.html
26. BKHIT sebut Ekspor komoditas perikanan Maluku tembus Rp448 miliar semester I 2025, accessed August 13, 2025, https://ambon.antaranews.com/berita/280669/bkhit-sebut-ekspor-komoditas-perikanan-maluku-tembus-rp448-miliar-semester-i-2025
27. How To Import Seafood To the US - USA Customs Clearance, accessed August 13, 2025, https://usacustomsclearance.com/process/how-to-import-seafood-to-the-us/
28. Importing Food Products into the United States - FDA, accessed August 13, 2025, https://www.fda.gov/food/food-imports-exports/importing-food-products-united-states
29. Seafood Imports and Exports - FDA, accessed August 13, 2025, https://www.fda.gov/food/food-imports-exports/seafood-imports-and-exports
30. Importing Human Foods - FDA, accessed August 13, 2025, https://www.fda.gov/industry/importing-fda-regulated-products/importing-human-foods
31. Regulations for importing seafood - help.CBP.gov, accessed August 13, 2025, https://www.help.cbp.gov/s/article/Article-1075?language=en_US
32. Frequently Asked Questions - Marine Stewardship Council, accessed August 13, 2025, https://www.msc.org/en-us/about-the-msc/faqs
33. The MSC Fisheries Standard - Marine Stewardship Council, accessed August 13, 2025, https://www.msc.org/en-us/standards-and-certification/fisheries-standard
34. Tuna and the MSC Fisheries Standard version 3 - Marine Stewardship Council, accessed August 13, 2025, https://www.msc.org/species/tuna/what-msc-fisheries-standard-version-3-means-for-tuna
35. Fishery certification guide | Marine Stewardship Council, accessed August 13, 2025, https://www.msc.org/for-business/fisheries/fishery-certification-guide
36. Indonesia Menuju Kedaulatan Mineral Kritis - Indonesia.go.id, accessed August 13, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8718/indonesia-menuju-kedaulatan-mineral-kritis?lang=1
37. Kenapa Harus Peduli dengan Nikel? - Nexus3 Foundation, accessed August 13, 2025, https://www.nexus3foundation.org/kenapa-harus-peduli-dengan-nikel/
38. Lingkungan Halmahera Tengah Terus Tergerus Industri Nikel - Mongabay, accessed August 13, 2025, https://mongabay.co.id/2024/09/17/lingkungan-halmahera-tengah-terus-tergerus-industri-nikel/
39. Kerusakan DAS Sagea oleh Tambang Nikel Tak Kunjung Diselesaikan, accessed August 13, 2025, https://fwi.or.id/kerusakan-das-sagea-oleh-tambang-nikel-tak-kunjung/
40. IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi - Jaringan Advokasi Tambang, accessed August 13, 2025, https://dokumen.jatam.org/66a0d52e09f7e_20240724_171926.pdf
41. Menutupi Kerusakan Lingkungan di Maluku Utara Dengan Kriminalisasi Mahasiswa - Jaringan Advokasi Tambang, accessed August 13, 2025, https://jatam.org/id/lengkap.php?slug=Menutupi-Kerusakan-Lingkungan-di-Maluku-Utara-Dengan-Kriminalisasi-Mahasiswa
42. Tak Hanya Raja Ampat, Nikel Halmahera pun Rusak Lingkungan dan Sengsarakan Warga, accessed August 13, 2025, https://mongabay.co.id/2025/06/13/selain-raja-ampat-nikel-halmahera-pun-sengsarakan-warga/
43. Maluku & Papua: Bukti Ekonomi Tumbuh Kencang Tak Bikin Rakyat Makmur, accessed August 13, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20240515081912-4-538151/maluku-papua-bukti-ekonomi-tumbuh-kencang-tak-bikin-rakyat-makmur
44. Bagaimana ESG Indonesia Merubah Industri Pertambangan, accessed August 13, 2025, https://www.cekindo.com/id/blog/esg-indonesia-dalam-industri-pertambangan
45. 3 Questions: Can we secure a sustainable supply of nickel? | MIT News, accessed August 13, 2025, https://news.mit.edu/2024/3-questions-can-we-secure-sustainable-supply-nickel-1101
46. Transforming Nickel Mining into Sustainable Practices - Sucofindo, accessed August 13, 2025, https://www.sucofindo.co.id/en/articles/transforming-nickel-mining-into-sustainable-practices/
47. Terus Mendorong Integrasi ESG secara Menyeluruh dalam Rantai Nilai Perusahaan, accessed August 13, 2025, https://tbpnickel.com/id/media/kabar-obi/collection/terus-mendorong-integrasi-esg-secara-menyeluruh-dalam-rantai-nilai-perusahaan
48. NI Sustainability Guiding Principles - Nickel Institute, accessed August 13, 2025, https://nickelinstitute.org/media/ow3jbgao/202407-ni-sustainability-guidelines.pdf
49. How to make mining more sustainable - International Energy Forum - IEF, accessed August 13, 2025, https://www.ief.org/news/how-to-make-mining-more-sustainable
50. Understanding green nickel as a strategic mineral resource: interest, issues and Challenges - Easy Skill, accessed August 13, 2025, https://www.easy-skill.com/blog/understanding-green-nickel-as-strategic-mineral-resource-interest-issues-and-challenges
51. Dilema Halmahera di Tengah Industri Nikel | AEER, accessed August 13, 2025, https://www.aeer.or.id/wp-content/uploads/2023/07/Dilema-Halmahera-di-Tengah-Industri-Nikel.pdf
52. Sustainability Report - PT Vale Indonesia Tbk, accessed August 13, 2025, https://vale.com/en/indonesia/sustainability-report-2024
53. Pionir Pertambangan Berkelanjutan, PT Vale Indonesia Raih Terobosan Peringkat Risiko ESG Menengah, accessed August 13, 2025, https://saladeimprensa.vale.com/in/w/strengthens-commitment-to-sustainability-pt-vale-indonesia-moves-to-medium-esg-risk-rating
54. Kemenhub Dapat Penugasan 3 PSN, Pembangunan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Patimban dan MRT Timur – Barat - arikamedia.id, accessed August 13, 2025, https://arikamedia.id/kemenhub-dapat-penugasan-3-psn-pembangunan-pelabuhan-ambon-pelabuhan-patimban-dan-mrt-timur-barat/
55. Pelabuhan Ambon Terpadu Masuk PSN 2025-2029 Pempus, Usemahu Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo - Cengkepala, accessed August 13, 2025, https://www.cengkepala.com/pelabuhan-ambon-terpadu-masuk-psn-2025-2029-pempus-usemahu-apresiasi-keputusan-presiden-prabowo/
56. Proyek Maluku Integrated Port jadi Prioritas - Papua & Maluku - Bisnis.com, accessed August 13, 2025, https://papua.bisnis.com/read/20250725/414/1896537/proyek-maluku-integrated-port-jadi-prioritas
57. 16 Development of New Ambon Port - Location: Central Maluku District, Maluku Province, accessed August 13, 2025, https://investinindonesia.uk/wp-content/uploads/2022/08/PPP-Development-of-New-Ambon-Port-1.pdf
58. Menhub Jelaskan Ke Presiden Rencana Pembangunan Pelabuhan Baru Ambon Yang Terintegrasi Dengan Pusat Kegiatan Perikanan - Kementerian Perhubungan, accessed August 13, 2025, https://dephub.go.id/post/read/menhub-jelaskan-ke-presiden-rencana-pembangunan-pelabuhan-baru-ambon-yang-terintegrasi-dengan-pusat-kegiatan-perikanan
59. (PDF) STRATEGY TO IMPROVE THE CLASS OF AMBON ARCHIPELAGO FISHERIES PORT INTO AN OCEAN FISHERY PORT USING SWOT ANALYSIS - ResearchGate, accessed August 13, 2025, https://www.researchgate.net/publication/351819701_STRATEGY_TO_IMPROVE_THE_CLASS_OF_AMBON_ARCHIPELAGO_FISHERIES_PORT_INTO_AN_OCEAN_FISHERY_PORT_USING_SWOT_ANALYSIS/download
60. Potensi dan Urgensi Pelabuhan New Ambon sebagai Proyek Strategis Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, accessed August 13, 2025, https://ekon.go.id/unduh/publikasi/3071/potensi-dan-urgensi-pelabuhan-new-ambon-sebagai-proyek-strategis-nasional
61. Politeknik Perikanan Negeri Tual - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, accessed August 13, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Politeknik_Perikanan_Negeri_Tual
62. Politeknik Perikanan Negeri Tual - Konselor.ID, accessed August 13, 2025, https://konselor.id/kampus/b1871-politeknik-perikanan-negeri-tual.html
63. Program Sarjana Sains Terapan - Politeknik Perikanan Negeri Tual - Quipper Campus, accessed August 13, 2025, https://campus.quipper.com/directory/politeknik-perikanan-negeri-tual/faculties/program-sarjana-sains-terapan
64. Politeknik Perikanan Negeri Tual - Info Pendaftaran, Akreditasi hingga Biaya, accessed August 13, 2025, https://campus.quipper.com/directory/politeknik-perikanan-negeri-tual
65. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Unpatti, accessed August 13, 2025, https://fpik.unpatti.ac.id/
66. Visi dan Misi – Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - fpik unpatti, accessed August 13, 2025, https://fpik.unpatti.ac.id/visi-misi/
67. Unpatti-OPRI kerja sama tridarma perguruan tinggi bidang perikanan, accessed August 13, 2025, https://ambon.antaranews.com/berita/234733/unpatti-opri-kerja-sama-tridarma-perguruan-tinggi-bidang-perikanan
68. PATTIMURA TV - FPIK Unpatti - KKP RI & OPRI Japan, Jalin Kerja Sama di Bidang Perikanan - YouTube, accessed August 13, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=Z2KLST2idDg