100 Hari Pertama: Analisis Kerangka "Sapta Cita" dan Imperatif Strategis untuk Provinsi Maluku (2025-2030)

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis mendalam terhadap 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath di Provinsi Maluku. Analisis ini mengidentifikasi momentum awal yang kuat, ditandai dengan keselarasan yang jelas antara visi "Sapta Cita" dan tindakan-tindakan awal pemerintahan. Fokus utama terlihat pada isu-isu fundamental: kesehatan fiskal, modal manusia, dan potensi ekonomi maritim. Namun, tantangan inti tetap signifikan, meliputi kondisi geografis kepulauan, ketergantungan fiskal pada transfer pemerintah pusat, dan kebutuhan mendesak akan integrasi program lintas sektor. Laporan ini menyimpulkan dengan rekomendasi strategis yang berpusat pada tiga pilar: pembentukan tulang punggung tata kelola digital, implementasi bertahap strategi ekonomi maritim yang inklusif, dan rencana diversifikasi fiskal yang proaktif untuk membangun kemandirian daerah.

Pendahuluan: Mandat Baru untuk Provinsi Maritim

A. Administrasi Baru dan Filosofi Dasarnya

Provinsi Maluku memasuki babak baru kepemimpinan setelah pelantikan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath pada 20 Februari 2025.1 Keduanya terpilih melalui Pilkada pada November 2024, menandai transisi dari pemerintahan sebelumnya dan periode yang diisi oleh seorang penjabat gubernur.3 Arah pembangunan lima tahun ke depan akan dipandu oleh dua kerangka kerja utama yang saling melengkapi.

Pertama adalah "Sapta Cita" (Tujuh Cita-cita), yang menjadi komitmen politik dan programatik inti. Tujuh poin ini berfungsi sebagai lensa evaluasi dalam laporan ini 4:

1. Tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang baik.
2. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran.
3. Penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan konektivitas.
5. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dengan fokus pada UMKM.
7. Penataan dan revitalisasi lembaga sosial budaya.

Kedua adalah Lima Pilar Strategis, sebuah kerangka visi ekonomi tingkat tinggi yang menempatkan "Maluku sebagai Pusat Ekonomi Kelautan Indonesia" sebagai prioritas utama.7 Visi ini memberikan konteks pada Sapta Cita, menunjukkan prioritas yang jelas untuk memanfaatkan aset alam utama provinsi.

B. Kondisi Awal Sosial-Ekonomi (Awal 2025)

Untuk mengukur kemajuan di masa depan, penting untuk memahami kondisi awal saat pemerintahan baru dimulai. Data menunjukkan tantangan struktural yang signifikan:

• Kemiskinan dan Ketimpangan: Angka kemiskinan berada di 15,78%.8 Meskipun menunjukkan sedikit penurunan, angka ini masih tergolong tinggi dan menjadi tantangan utama.
• Pasar Tenaga Kerja: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 tercatat sebesar 5,95%.8
• Modal Manusia: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren positif, mencapai 73,40 pada tahun 2024.9
• Struktur Ekonomi: Perekonomian Maluku tumbuh sebesar 5,07% pada Triwulan I 2025, namun analisis fiskal menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada dana transfer pemerintah pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah.9 Kerentanan fiskal ini menjadi tema krusial yang mendasari banyak tantangan pembangunan.
• Tantangan Geografis: Kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan (terdiri dari 1.422 pulau dengan 92,4% wilayahnya adalah lautan) merupakan tantangan fundamental yang berdampak pada biaya infrastruktur, penyampaian layanan publik, dan konektivitas ekonomi.10

Kerangka "Sapta Cita" yang diusung bukanlah daftar keinginan abstrak, melainkan respons yang terarah terhadap kelemahan struktural yang terdokumentasi di Maluku. Ketika data menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi 9, pengangguran 8, dan tantangan konektivitas yang besar akibat geografi 10, poin-poin dalam Sapta Cita secara langsung menjawabnya melalui janji pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.5 Lebih jauh, ketergantungan fiskal pada transfer pusat 9 membuat fokus Sapta Cita pada pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta visi Lima Pilar sebagai pusat ekonomi maritim 7, bukan hanya menjadi jalan menuju kemakmuran, tetapi juga sebuah keharusan strategis untuk mencapai kemandirian fiskal. Dengan demikian, filosofi dasar pemerintahan ini dirancang secara spesifik untuk mengatasi masalah-masalah paling mendesak dan kronis di provinsi ini.

Analisis Sektoral: 100 Hari Implementasi Program dan Dampak Awal

A. Sektor Ekonomi: Merintis Jalan Menuju Kemakmuran Maritim dan Pertumbuhan Inklusif

Pemerintahan baru telah bergerak cepat untuk meletakkan fondasi bagi transformasi ekonomi, dengan fokus yang jelas pada potensi kelautan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

• Program 1: Memajukan Ekonomi Maritim (Hilirisasi Perikanan & Maluku Integrated Port)
  Pemerintah provinsi telah secara eksplisit memprioritaskan Maluku sebagai pusat ekonomi maritim, dengan fokus pada hilirisasi perikanan dan pengembangan Maluku Integrated Port (MIP).7 Tujuannya adalah beralih dari sekadar mengekspor ikan mentah menjadi pengembangan industri pengolahan lokal. Upaya ini terlihat dari langkah proaktif Gubernur yang menemui menteri-menteri di pemerintah pusat untuk mendorong realisasi MIP.12 Rencana ambisius ini menuntut peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal secara masif, mulai dari teknik penangkapan ikan modern hingga pengolahan makanan, logistik, dan manajemen pelabuhan, mengingat sektor ini masih didominasi oleh nelayan skala kecil.7 Transformasi digital menjadi kunci untuk manajemen pelabuhan modern, pelacakan rantai pasok, dan menghubungkan UMKM ke pasar yang lebih luas. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi intensif dengan pemerintah pusat, investor swasta, dan komunitas nelayan lokal.
• Program 2: Mendorong Iklim Investasi yang Etis dan Pro-Masyarakat
  Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa investasi yang dibutuhkan Maluku harus "taat aturan, etis, dan responsif" terhadap kepentingan masyarakat.14 Ini menandakan pergeseran kualitatif dari sekadar menarik investasi apa pun, menjadi upaya mencari investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja tanpa meminggirkan penduduk lokal. Komitmen ini terkait erat dengan janji untuk meningkatkan keterampilan SDM lokal agar dapat terserap oleh investasi baru, bukan hanya menjadi penonton.14 Kebijakan ini menuntut bentuk kemitraan publik-swasta yang baru, di mana pemerintah bertindak sebagai perantara yang memastikan kepentingan masyarakat terlindungi.
• Program 3: Perluasan Akses Pasar (Misi Dagang & Dukungan UMKM)
  Langkah konkret telah diambil untuk memperluas pasar, seperti partisipasi dalam misi dagang dengan Jawa Timur yang berhasil membukukan transaksi signifikan.15 Selain itu, pemerintah telah menginisiasi program pengembangan koperasi serta pelatihan vokasi dan digital bagi pemuda dan UMKM.15 Pelatihan digital bagi pemuda merupakan langkah langsung untuk memampukan UMKM mengakses pasar online dan alat bisnis modern. Misi dagang dengan Jawa Timur adalah contoh utama kolaborasi antar-wilayah, sementara pengembangan koperasi membutuhkan sinergi dengan universitas dan lembaga keuangan.15

Terdapat sebuah tantangan fundamental antara visi besar untuk menjadi pusat maritim dan kapasitas riil UMKM serta sumber daya manusia lokal saat ini. Di satu sisi, pemerintah mendorong proyek padat modal berskala besar seperti MIP 12 dan hilirisasi perikanan skala industri.7 Di sisi lain, ekonomi lokal ditandai oleh nelayan skala kecil 7 dan UMKM yang masih memerlukan dukungan dasar seperti literasi digital dan penguatan struktur koperasi.15 Risikonya adalah terciptanya "ekonomi ganda", di mana sektor industri modern berkembang dengan modal dan tenaga kerja dari luar, sementara ekonomi lokal tertinggal. Seruan Gubernur untuk "investasi etis" 14 adalah pengakuan atas risiko ini. Oleh karena itu, keberhasilan seluruh strategi ekonomi ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui program pemberdayaan SDM dan UMKM yang agresif dan terarah, yang secara eksplisit terhubung dengan peluang yang akan diciptakan oleh MIP.

B. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Meletakkan Dasar Pengelolaan Sumber Daya yang Berkeadilan

Meskipun tidak ada proyek energi atau pertambangan baru yang diluncurkan dalam 100 hari pertama, arah kebijakan pemerintah telah ditetapkan dengan jelas dalam poin kelima Sapta Cita: "Pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang sustainable (etis, responsif, akuntabel)".5 Ini menjadi standar bagi semua kegiatan ESDM di masa depan.

Untuk memahami potensi dan risiko di sektor ini, analisis komparatif dengan provinsi tetangga, Maluku Utara, menjadi sangat relevan. Maluku Utara telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang eksplosif, mencapai 22,94% pada tahun 2022, yang didorong oleh hilirisasi nikel.16 Namun, di balik angka pertumbuhan yang fantastis, pemerintah provinsi Maluku Utara secara aktif berjuang untuk mendapatkan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar dari pemerintah pusat, dengan argumen bahwa distribusi saat ini tidak adil dan tidak sebanding dengan hasil produksi.18 Perjuangan Maluku Utara ini menyoroti perlunya kapasitas negosiator dan analis kebijakan yang terampil di dalam pemerintah provinsi untuk melobi pusat secara efektif, dan membuka potensi koalisi antar-provinsi penghasil sumber daya alam untuk mendorong perubahan regulasi.18

Pengalaman Maluku Utara ini berfungsi sebagai peluang yang menggiurkan sekaligus peringatan keras bagi Maluku. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa hilirisasi sumber daya dapat menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi terdepan di dunia 16, memberikan argumen kuat bagi Maluku untuk mengejar strategi serupa dengan sumber dayanya sendiri. Di sisi lain, realitas fiskal Maluku Utara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang proporsional karena sifat sentralistik distribusi DBH.18 Ini menyiratkan bahwa strategi ESDM yang sukses bagi Maluku harus bersifat dua jalur: pertama, menarik investasi untuk pengolahan sumber daya (aspek "pertumbuhan"), dan kedua, secara simultan membangun argumen hukum dan politik untuk model bagi hasil yang lebih adil (aspek "keadilan"). Fokus hanya pada jalur pertama tanpa yang kedua berisiko menyebabkan eksploitasi sumber daya dengan manfaat terbatas bagi anggaran daerah dan pelayanan publik.

C. Sektor Sosial: Investasi pada Modal Manusia sebagai Penggerak Utama

Pemerintahan baru menempatkan investasi pada manusia sebagai inti dari strategi pembangunannya, dengan program-program yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan unik Maluku.

• Program 1: Prioritas Pendidikan
  Gubernur telah mengidentifikasi pendidikan sebagai prioritas utama.10 Inisiatif kunci adalah fokus pada perbaikan infrastruktur sekolah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), sejalan dengan arahan Presiden.20 Meskipun perbaikan fisik penting, tantangan mendasar yang harus diatasi adalah defisit tenaga pengajar yang masih terjadi 14, yang jika tidak diselesaikan akan membuat investasi infrastruktur menjadi kurang efektif. Program ini memerlukan kolaborasi erat dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
• Program 2: Peningkatan Layanan Kesehatan
  Kesehatan menjadi prioritas utama lainnya.10 Program-program kunci mencakup penanganan TBC dan stunting, serta fokus pada solusi inovatif untuk konteks kepulauan. Secara spesifik, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi digital untuk layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) guna mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan akses bagi masyarakat di daerah terpencil.10 Pemerintah juga secara aktif melibatkan pemangku kepentingan seperti Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura (Unpatti) untuk membantu pemerataan distribusi dokter dan meningkatkan keahlian tenaga kesehatan.10
• Program 3: Pemberdayaan Pemuda (Pelatihan Vokasi & Koperasi)
  Pemerintah provinsi menjalankan program spesifik untuk menyediakan pelatihan vokasi dan talenta digital bagi kaum muda, bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon.15 Selain itu, partisipasi pemuda dalam koperasi modern berbasis digital juga didorong secara aktif.15 Program-program ini adalah investasi langsung pada angkatan kerja masa depan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing melalui penguasaan keterampilan digital yang relevan dengan ekonomi modern.

Program-program sosial ini menunjukkan pemahaman yang jelas tentang peran modal manusia sebagai "faktor pemungkin" (enabler) bagi visi ekonomi. Program-program tersebut tidak bersifat generik, melainkan dirancang khusus untuk masalah spesifik Maluku: memperbaiki sekolah di daerah 3T 20, menggunakan telemedicine untuk pulau-pulau terpencil 10, dan memberikan keterampilan digital kepada pemuda agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi baru.15 Namun, tantangan implementasinya sangat besar. Geografi kepulauan membuat distribusi guru, dokter, dan sumber daya menjadi sangat sulit dan mahal.10 Pemerintah juga mengakui adanya tekanan efisiensi anggaran dari pusat.10 Oleh karena itu, keberhasilan program-program sosial ini akan lebih bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengamankan pendanaan, membangun sistem logistik yang kuat, dan memanfaatkan teknologi digital serta kemitraan (seperti dengan Unpatti) untuk memaksimalkan dampak dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

D. Sektor Pemerintahan: Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Fiskal dan Keunggulan Layanan

Reformasi internal dan inovasi pelayanan publik menjadi ciri dari 100 hari pertama, menunjukkan komitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

• Program 1: Pemutihan Pajak Kendaraan
  Dari 15 Mei hingga 31 Juli 2025, pemerintah menjalankan program pemutihan pajak, menghapuskan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).21 Program ini memberikan dampak langsung dan terukur. Jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang meningkat sebesar 43,46%, dan realisasi penerimaan PAD meningkat signifikan. Hingga akhir Juni, penerimaan PKB telah mencapai 42,82% dari target tahunan, sementara BBNKB mencapai 54,67%.21 Ini lebih dari sekadar alat fiskal; ini adalah inovasi pelayanan publik. Dengan menurunkan hambatan kepatuhan, pemerintah membawa lebih banyak warga ke dalam sistem formal, meningkatkan akurasi data, dan membangun niat baik. Program ini secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat (dengan mengurangi beban utang kepada pemerintah) dan kualitas pelayanan publik (dengan membuat pembayaran pajak lebih mudah).
• Program 2: Peningkatan Kualitas dan Koordinasi Birokrasi
  Gubernur menekankan perlunya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, berkarakter, dan berdedikasi tinggi.14 Ia juga telah memerintahkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan program mereka dengan Sapta Cita, menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi.4 Rapat koordinasi reguler dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga terus dilaksanakan untuk menjaga keselarasan.8 Ini adalah fokus langsung pada peningkatan kualitas SDM di dalam pemerintahan itu sendiri dan mendorong pendekatan ekosistem dalam tata kelola.

Program pemutihan pajak merupakan sebuah "kemenangan cepat" (quick win) yang menunjukkan pemahaman tata kelola yang canggih dan dapat menjadi model untuk reformasi di masa depan. Pemerintah yang menghadapi kendala fiskal 9 perlu meningkatkan PAD. Alih-alih menaikkan tarif pajak yang tidak populer, pemerintah memilih pendekatan "ekonomi perilaku". Mereka menyadari bahwa tingginya angka ketidakpatuhan kemungkinan besar disebabkan oleh akumulasi denda yang membuat pembayaran menjadi terlalu berat bagi banyak orang. Dengan menghilangkan denda (hambatan), mereka memberi insentif kepada sekelompok besar warga untuk kembali patuh. Langkah ini secara simultan meningkatkan pendapatan, memperbaiki akurasi basis data kendaraan (aset berharga untuk perencanaan dan penegakan hukum), dan dipersepsikan secara positif oleh publik, sehingga membangun kepercayaan. Keberhasilan ini memberikan sebuah templat: identifikasi area di mana denda yang tinggi atau birokrasi yang rumit menghalangi kepatuhan publik dan penerimaan negara, lalu rancang reformasi yang terarah dan ramah pengguna untuk membawa masyarakat kembali ke dalam sistem.

Analisis Terkonsolidasi Program Strategis dan Proyeksi Dampak

Tabel berikut menyajikan sintesis dari analisis sektoral, memetakan program-program yang telah dicanangkan dalam 100 hari pertama terhadap empat indikator dampak utama yang diminta. Tabel ini berfungsi sebagai kerangka akuntabilitas, alat analisis kesenjangan, dan landasan berbasis bukti untuk rekomendasi strategis yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel 1: Matriks Analisis Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

Rekomendasi Strategis untuk Pembangunan yang Terakselerasi dan Berkelanjutan

Berdasarkan analisis 100 hari pertama, tiga area fokus strategis direkomendasikan untuk memastikan momentum awal dapat diterjemahkan menjadi transformasi jangka panjang yang nyata bagi masyarakat Maluku.

A. Area Fokus 1: Membangun Tulang Punggung Tata Kelola Digital: Inisiatif "Maluku Digital Service"

Rekomendasi: Membentuk unit transformasi digital yang gesit dan berdedikasi, mencontoh keberhasilan Jabar Digital Service (JDS) di Jawa Barat.23 Unit ini bukan sekadar departemen IT tradisional, melainkan tim multidisiplin yang terdiri dari ahli kebijakan, pengembang perangkat lunak, dan ilmuwan data yang bertugas mengakselerasi digitalisasi di semua sektor.

Program Prioritas Unit Ini:

1. Sapawarga Maluku: Mengembangkan sebuah aplikasi super (super-app) untuk layanan publik, mengintegrasikan berbagai layanan mulai dari konsultasi telemedicine 10, informasi sekolah 20, hingga pendaftaran UMKM dan platform koperasi digital.15 Ini secara langsung menjawab metrik peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pusat Data Maluku: Menciptakan portal data terintegrasi untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti, meruntuhkan silo data antar-OPD. Ini krusial untuk mengatasi masalah kompleks seperti kemiskinan dan stunting secara efektif.
3. Akademi Digital Maluku: Meningkatkan skala program pelatihan digital yang sudah ada 15 menjadi sebuah akademi tingkat provinsi yang menawarkan pelatihan gratis dan bersertifikat dalam keterampilan yang dibutuhkan langsung oleh ekonomi baru (misalnya, pemasaran digital untuk pariwisata, perangkat lunak logistik untuk MIP, teknologi budidaya modern).

Proyeksi Dampak & Waktu:

• Dampak: Secara dramatis meningkatkan akses layanan publik, mendorong efisiensi pemerintah, meningkatkan daya saing daerah melalui SDM digital yang terampil, dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat.
• Waktu: Fase 1 (Pembentukan unit, proyek percontohan seperti integrasi telemedicine): 12-18 bulan. Fase 2 (Peluncuran penuh Sapawarga Maluku): 24-36 bulan.

B. Area Fokus 2: Memaksimalkan Potensi Ekonomi Maritim dengan Peta Jalan "Hilirisasi" Inklusif

Rekomendasi: Bergerak dari visi tingkat tinggi mengenai hilirisasi perikanan dan MIP 7 menuju peta jalan implementasi yang konkret, bertahap, dan inklusif.

Tindakan Prioritas:

1. Fase 1 (Fondasi - 0-2 Tahun): Fokus pada pemberdayaan pelaku lokal. Secara agresif mendanai dan memperluas koperasi nelayan modern. Menggunakan Akademi Digital Maluku untuk mengajarkan literasi keuangan dan manajemen rantai pasok kepada keluarga nelayan. Merevitalisasi dan meningkatkan pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada (seperti PPN Tual dan Ambon) untuk berfungsi sebagai hub pengumpan bagi MIP di masa depan.7
2. Fase 2 (Integrasi - 2-5 Tahun): Seiring dimulainya konstruksi MIP 13, ciptakan insentif investasi spesifik bagi perusahaan pengolahan yang bermitra dengan koperasi lokal yang telah mapan. Ini memastikan pemain lokal menjadi bagian dari rantai nilai, bukan tergusur.
3. Fase 3 (Ekspansi - 5+ Tahun): Mengembangkan branding berorientasi ekspor untuk "Produk Laut Maluku dari Sumber Berkelanjutan", memanfaatkan citra "etis" dari pemerintahan 14 sebagai keunggulan pasar.

Proyeksi Dampak & Waktu:

• Dampak: Secara langsung mengatasi kemiskinan di komunitas pesisir, meningkatkan daya beli lokal secara signifikan, menjadikan Maluku sebagai pusat makanan laut yang kompetitif secara global, dan meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi.
• Waktu: Implementasi dilakukan secara bertahap sesuai fase yang diuraikan di atas.

C. Area Fokus 3: Strategi Fiskal dan Modal Manusia yang Proaktif

Rekomendasi: Mengadopsi strategi fiskal jalur ganda: terus melobi untuk model DBH yang lebih adil (belajar dari Maluku Utara) sambil secara simultan dan agresif melakukan diversifikasi basis PAD.

Tindakan Prioritas:

1. Diversifikasi PAD: Berdasarkan keberhasilan pemutihan pajak 21, segera lakukan studi untuk mengidentifikasi area reformasi pendapatan lain yang mudah dieksekusi. Pada saat yang sama, berinvestasi dalam pengembangan sumber PAD berpotensi tinggi dengan modal relatif rendah, seperti ekowisata premium dan ekonomi kreatif, dengan mempelajari strategi sukses dari Nusa Tenggara Timur.26
2. Investasi SDM Terarah: Membuat "Rencana Keterkaitan Modal Manusia-Ekonomi". Petakan secara spesifik keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor-sektor prioritas (maritim, pariwisata, ekonomi digital), dan selaraskan semua program beasiswa provinsi, pelatihan vokasi 15, dan kolaborasi dengan Unpatti 10 untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Ini memastikan SDM dilatih untuk pekerjaan yang tersedia.

Proyeksi Dampak & Waktu:

• Dampak: Mengurangi kerentanan fiskal, meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan angkatan kerja terampil, mengurangi pengangguran, dan memberikan lebih banyak sumber daya bagi pemerintah untuk meningkatkan layanan publik dan memerangi kemiskinan.
• Waktu: Studi reformasi pendapatan: 6 bulan. Rencana Keterkaitan SDM-Ekonomi: 12 bulan. Implementasi awal program pariwisata/ekonomi kreatif baru: 18-24 bulan.

Kesimpulan: Dari Momentum Awal Menuju Transformasi Jangka Panjang

100 hari pertama pemerintahan Lewerissa-Vanath menunjukkan awal harapan yang menjanjikan, yang ditandai oleh kerangka strategis "Sapta Cita" yang jelas dan tindakan awal yang tegas seperti program pemutihan pajak dan advokasi untuk MIP. Analisis menunjukkan bahwa tantangan utama bukanlah pada visi, melainkan pada eksekusi dan integrasi. Pemerintah kini harus menenun berbagai benang programatiknya—ekonomi, sosial, dan pemerintahan—menjadi sebuah permadani kebijakan yang koheren.

Pada akhirnya, keberhasilan masa jabatan ini akan diukur dari kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan transformasi digital guna mengatasi hambatan geografis, menerjemahkan visi maritim yang besar menjadi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, dan membangun ketahanan fiskal serta modal manusia yang dibutuhkan agar Maluku dapat merajut masa depannya sendiri yang sejahtera dan mandiri.